4 hours ago
11
Beranda Bekasi Hemat Energi, Begini Skema Layanan Publik dan Administrasi Saat WFH ASN Pemkot Bekasi
Sejumlah pegawai saat mengikuti apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (2/2). FOTO: ZAKKY MUBAROK/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Demi hemat energi, Pemkot Bekasi mulai 1 April 2026 menerapkan kebijakan Work From Hone (WFH) yang dijadwalkan berlaku setiap Rabu. Layanan administrasi dan publik ajan berlaku skema berikut.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan WFH tersebut nanti akan dilakukan penyesuaian layanan publik dengan mengurangi kapasitas pegawai ASN hingga 50 persen di sejumlah dinas. Sementara ia menuturkan, untuk aktivitas pelayanan administrasi akan berjalan 100 persen sepenuhnya dari rumah.
“Ya nanti kita coba untuk pelayanan publik kita juga istirahatkan di 50 persen, seperti misalnya DPTS, Dinas Tata Ruang. Hal-hal yang bentuknya pelayanan kita turunkan sampai 50%, tetapi yang administrasi semuanya 100% WFH,” ujar Tri di Pemkot Bekasi, Senin (30/3).
Tri menuturkan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga dipastikan tetap beroperasi tanpa pengurangan, khususnya pada sektor kesehatan, pengangkutan sampah, hingga pemeliharaan saluran air.
BACA JUGA: Aparatur Pemkot Bekasi WFH Setiap Rabu, Dewan Samuel: Jangan Sampai Keluyuran
“Tapi 100 persen itu adalah untuk yang betul-betul pelayanan kepada umum. Seperti misalnya Dinas Kesehatan, Puskesmas, kemudian pengangkut sampah itu kita full. Pematusan yang bersih di selokan, itu seperti itu,” kata Tri.
Selain itu, Ia mengungkapkan alasan pemilihan hari Rabu sebagai waktu penerapan WFH, lantaran hari tersebut dinilai tidak terlalu berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
“Kenapa kita memilih hari Rabu itu tadi? Sehingga warga yang mungkin tidak terlalu lama mereka tidak mendapatkan pelayanan dan sebagainya,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengeluarkan kebijakan WFH sebagai upaya untuk menghemat energi, khususnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Keputusan tersebut diambil setelah rapat evaluasi bersama jajaran pejabat Pemkot Bekasi dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta aspek kearifan lokal. (cr1)
