.png)
2 weeks ago
9
BARRU - Dinamika penyaluran aspirasi terkait penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Barru memasuki babak baru yang kian memanas.
Janji manis kampanye pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030, Andi Ina Kartika Sari - Abustan, kini mulai ditagih secara nyata oleh masyarakat setelah roda pemerintahan berjalan kurang lebih satu setengah tahun.
Pasca menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang alot di gedung DPRD, kelompok perwakilan warga dari tujuh kecamatan langsung merangsek ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru.
Mereka datang dengan satu misi konkrit, menolak lupa dan menagih realisasi janji kesejahteraan.
Kehadiran perwakilan warga ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Barru, Andi Syarifuddin, didampingi Kepala DPMPTSP, Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Drs. Fariadi Abu Yahya, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Syamsir.
Bertindak sebagai koordinator lapangan, Agung Malik bersama Alyas, S.Sos., secara lugas mencecar jajaran eksekutif terkait komitmen penyerapan tenaga kerja lokal di proyek-proyek strategis daerah.
”Kedatangan kami ke sini adalah murni membawa mandat dari warga di tujuh kecamatan. Fokus utama kami adalah menagih komitmen percepatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program prioritas penyerapan tenaga kerja lokal, ” tegas Agung Malik di hadapan jajaran Pemkab.
Kritik ini seolah menampar realita bahwa setelah 1, 5 tahun menjabat, efek domino dari kebijakan ketenagakerjaan pemerintah daerah belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat bawah.
Warga mulai jenuh dengan retorika dan menuntut langkah konkret agar tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Menanggapi desakan tersebut, Sekda Barru Andi Syarifuddin, mencoba meredam suasana dengan memberikan apresiasi terhadap kontrol sosial masyarakat.
Namun, pembelaan yang disampaikan justru membuka tabir masalah klasik pemerintahan, krisis fiskal.
Andi Syarifuddin mengungkapkan bahwa saat ini Pemkab Barru tengah dihadapkan pada situasi efisiensi akibat kapasitas fiskal daerah yang menurun.
Sebagai gantinya, pemerintah mengklaim sedang menyiapkan sejumlah strategi, seperti memaksimalkan Kawasan Industri Barru (KIBAR), menggenjot PAD, hingga mengemis anggaran ke tingkat pusat melalui program seperti Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, dan Jalan Inpres Daerah (JID).
Namun, ada paradoks menarik yang dipaparkan pihak Pemkab. Di satu sisi mereka mengeluhkan efisiensi anggaran, namun di sisi lain mereka memamerkan angka investasi yang fantastis.
Di bawah kepemimpinan Andi Ina - Abustan, realisasi investasi daerah diklaim telah menyentuh angka Rp702 miliar.
Pemerintah daerah boleh saja optimis bahwa investasi Rp702 miliar dan proyek KIBAR akan menjadi motor penggerak PAD serta membuka lapangan kerja secara bertahap.
Namun, bagi masyarakat yang butuh makan hari ini, kata bertahap sering kali menjadi bahasa halus dari penundaan.
Investasi ratusan miliar akan menjadi angka mati yang tidak berarti jika korporasi yang masuk tetap membawa pekerja dari luar daerah, sementara pemuda Barru hanya mendapatkan porsi pekerjaan kasar atau bahkan tetap menganggur.
Masyarakat Barru telah memberikan waktu 1, 5 tahun bagi pemerintahan Andi Ina Kartika Sari - Abustan untuk beradaptasi.
Kini, waktu untuk berdalih telah habis. Pertemuan di ruang Sekda ini harus menjadi alarm keras bagi Pemkab Barru. Rakyat tidak butuh angka capaian di atas kertas, mereka butuh slip gaji sebagai pekerja di daerahnya sendiri.
