Harga Bahan Pokok di Kota Bekasi Fluktuatif, Pasokan Aman

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Harga sejumlah bahan pokok (bapok) di Kota Bekasi bergerak fluktuatif pada pekan ini. Namun, kenaikan harga belum menjadi alarm bagi pemerintah daerah karena sebagian besar komoditas masih berada di bawah Harga Acuan Pasar (HAP), sementara ketersediaan di pasaran dipastikan aman.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi terus memantau pergerakan harga dan pasokan, termasuk di sejumlah pasar tradisional. Komoditas yang mengalami kenaikan di antaranya ayam broiler dan telur.

Analis Perdagangan Disperindag Kota Bekasi Eko Wijatmiko mengatakan, kenaikan harga ayam diduga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat.

“Untuk ayam karena mungkin permintaan sedang tinggi,” kata Eko.

Di sisi lain, sejumlah komoditas justru mulai mengalami penurunan harga. Bawang putih dan kedelai yang sebelumnya sempat naik kini kembali terkoreksi.

“Kemarin yang sempat mengalami kenaikan harga itu seperti bawang putih, saat ini sudah turun. Kemudian kedelai yang sempat naik saat ini sudah turun,” ungkapnya.

Eko menegaskan, fluktuasi harga tersebut belum berdampak terhadap ketersediaan bapok di Kota Bekasi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi pada awal pekan, kondisi pasokan juga masih tergolong aman.

“Untuk persediaan saat ini aman, tidak ada kekurangan. Kami juga terus bekerja sama dengan Bulog untuk beras 8dan sebagainya,” tambahnya.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kota Bekasi mengalami deflasi sebesar 0,14 persen secara month to month (mtm) pada awal Agustus 2026.

Meski demikian, tidak seluruh kelompok pengeluaran mengalami penurunan. Inflasi tertinggi secara bulanan tercatat pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,88 persen, dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,01 persen.

Jika dihitung secara tahunan atau year on year (yoy), inflasi Kota Bekasi tercatat sebesar 2,87 persen. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi tertinggi, yakni mencapai 18,39 persen dengan andil sebesar 1,15 persen.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tetap mewaspadai pergerakan harga, terutama komoditas pangan yang sensitif terhadap perubahan permintaan dan pasokan. (sur)