Batu Mala

Oleh: Dahlan Iskan

Menjadi juru bicara itu menyesakkan. Posisinya sering kejepit. Ia/dia hidup di dunia nyata tapi kadang harus bicara yang bukan ia lihat. Misalnya soal keluhan mati lampu belakangan ini. Juru bicara PLN tahu apa penyebabnya tapi tidak boleh menjawab senyatanya.

“Sedang ada pemeliharaan,” hanya itu jawab sang juru bicara di radio Suara Surabaya (SS) yang amat populer sebagai tempat curhat publik.

Hari itu keluhan mati listrik sangat banyak. SS sudah seperti dikira bagian customer service PLN. Penyiar SS pun menghubungi PLN. Agar ada petugas PLN yang menjawab. Jawabannyi, itu tadi: mati karena ada pemeliharaan jaringan.

Penyiar SS sendiri tahu: kalau ada pemeliharaan biasanya pengadu datang dari satu kawasan yang berada dalam satu jalur aliran listrik. Tapi curhat yang masuk hari itu datang dari banyak wilayah yang berbeda. Berarti bukan akibat pemeliharaan.

Penyiar SS masih “kura-kura dalam perahu”:

“Kalau mati karena ada pemeliharaan biasanya berapa jam?”

“Maksimum dua jam,” jawab sang juru bicara. Itu jawaban yang benar. Doktrinnya memang begitu. Agar barang makanan di kulkas tidak rusak. Agar ikan di akuarium masih selamat.

Tapi di hari sebelum pemeliharaan biasanya PLN info ke SS: daerah mana saja yang akan dipadamkan. Kalau keesokan harinya ada pengaduan, SS sendiri bisa menjelaskan.

Kali ini SS tidak dapat info apa-apa. Tahu-tahu dibanjiri pengaduan mati lampu.

Sepede-pede juru bicara kepleset juga justru karena ingin bicara kebenaran. Yakni “benar” bahwa mati lampu akibat pemeliharaan hanya dua jam.

Logika publik langsung seperti kena setrum. “Di tempat saya mati lampunya sudah empat jam,” komentar pendengar SS. Berarti ini bukan karena ada pemeliharaan.

Maka “pemeliharaan” hanyalah alasan untuk menutupi penyebab yang sebenarnya.

Sang juru bicara tentu klepek-klepek. Dia telah telanjur mengatakan dua kebenaran yang saling bertentangan. Untung penyiar SS pintar menyelamatkan keadaan tanpa ada yang harus merasa malu.

Saya yang juga sedang mendengar SS di perjalanan ke Mojokerto tentu iba kepada juru bicara PLN itu. Dia tahu penyebab mati listrik adalah “xyz” tapi dia harus mengatakan “zyx”. Dia harus begitu. Agar selamat.

Pernah seorang dirjen kehilangan jabatan yang begitu tinggi hanya karena mengatakan angka yang berbeda dengan atasannya. Sampai sekarang, sudah sekitar setahun, jabatan itu masih kosong. Seorang dirjen lainnya merangkap jabatan sebagai Pjs dirjen yang kosong. Bagus juga. Lebih efisien. Kalau semua kedirjenan bisa dirangkap-rangkap alangkah sederhananya birokrasi.

Kebenaran kadang memang harus datang secara bertahap. Belakangan sudah tidak ada lagi alasan bahwa mati lampu akibat pemeliharaan. Tahapnya sudah sampai pada “mati lampu akibat dua pembangkit listrik besar-besar di Jawa mengalami masalah teknis”. Berarti mati lampu selama ini akibat kekurangan listrik. Bukan akibat pemeliharaan.

Alasan terbaru itu benar. Tidak bohong –kalau saja tidak ada “kebenaran” yang lebih baru.

Kenapa hanya karena dua pembangkit besar yang bermasalah sudah mengakibatkan Jawa kekurangan listrik? Bukankah di Jawa sudah kelebihan listrik, yang tingkat kelebihannya jauh lebih besar dari berkurangnya listrik akibat dua pembangkit yang bermasalah itu?

Menunggu kebenaran itu harus sabar. Sepanjang masih bisa ditutupi kebenaran biasanya masih malu-malu untuk muncul.

Semua pembangkit listrik pernah mengalami masalah. Langkah terpenting: meminimalkan masalah. Itulah sebabnya setiap pembangkit diberi jatah “libur’” dua minggu setiap tahun agar bisa dilakukan penggantian suku cadang yang berpotensi rusak mendadak. Lalu boleh “libur” satu bulan setiap dua tahun untuk penggantian suku cadang yang lebih penting. Ada lagi “libur” tiga bulan tiap lima tahun untuk perbaikan besar.

Maka jumlah dan kapasitas pembangkit listrik harus lebih besar dari yang dibutuhkan. Agar kalau ada yang lagi libur tidak terjadi kekurangan listrik. Bahkan masih tetap harus ada cadangan kalau-kalau ada pembangkit yang bermasalah secara tiba-tiba.

Jadi benar sekali alasan ada dua pembangkit yang bermasalah. Bahkan bisa lebih dari dua.

Sampai pekan lalu alasan itu masih dianggap kebenaran: karena ada dua pembangkit yang rusak. Tapi minggu ini muncul tahapan kebenaran lanjutan. Munculah berita di media bahwa “tambang batu bara enggan melaksanakan DMO karena harga DMO terlalu murah dan pembayarannya lambat”.

Itu benar sekali –kalau ukurannya harga ekspor. Kebenaran tahap ini mengungkap mati listrik bukan karena pemeliharaan dan bukan pula karena ada pembangkit yang rusak.

Penyebabnya perusahaan tambang enggan memenuhi kewajiban DMO!

Walhasil, di balik mati lampu selama ini ada persoalan DMO –Domestic Market Obligation. Setiap tambang wajib menyediakan batu bara untuk pasar dalam negeri. Maksudnya: jangan semua batu bara diekspor. Kenyataannya kebutuhan batu bara dalam negeri sangat dianaktirikan.

Pemerintah memang menetapkan untuk pasar dalam negeri harganya dipatok USD70/ton. Pemilik tambang keberatan. Harga itu kalah jauh dengan harga ekspor. Maka pastilah mereka ogah-ogahan melaksanakan DMO. Pun untuk kualitas batu bara yang rendah. Batu bara telah jadi batu mala.

Maka batu bara sudah seperti bukan milik Indonesia. Sumber daya alam memang dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tapi itu hanya bunyi di undang-undang dasar.

Sepertinya akan muncul kebenaran terakhir: biar saja byar pet berkepanjangan. Jangan buru-buru diatasi. Biar masyarakat mengeluh secara luas dulu. Setelah itu, demi rakyat agar tidak marah, harga DMO dinaikkan.

Bagaimana sikap PLN?

PLN pasti tidak berani menolak harga baru. Yang bisa dilakukan PLN tinggallah bagaimana bisa menaikkan tarif listrik. Rakyat pun akan menerima kenaikan tarif itu: daripada byar pet terus.

Kebenaran yang paling terakhir nanti: rakyatlah yang bisa menjadi sumber kemakmuran.(Dahlan Iskan)