8 hours ago
15
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemadaman listrik bergilir yang berulang kali terjadi di sejumlah wilayah Bekasi dalam dua pekan terakhir memicu keresahan warga dan pelaku usaha.
Gangguan yang berlangsung hingga berjam-jam tanpa pemberitahuan memadai itu tak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga mengancam produktivitas industri yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Dan rupanya
Keluhan datang dari berbagai wilayah. Warga mengaku harus menghadapi pemadaman mendadak yang berlangsung lebih dari satu jam, bahkan hingga tiga hingga empat jam dalam satu kesempatan.
Warga Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Arita Tarigan (41), mengatakan rumahnya sudah dua kali mengalami pemadaman listrik dalam dua pekan terakhir. Pemadaman terlama terjadi pada Rabu (17/6) dan berlangsung sekitar tiga jam.
“Sudah dua kali. Yang terakhir sekitar tiga jam, dari jam dua siang sampai menjelang Magrib,” ujarnya.
Sebelumnya, listrik di rumahnya juga sempat padam pada malam hari selama lebih dari dua jam. Menurut Arita, pemadaman tanpa pemberitahuan membuat warga tidak memiliki kesempatan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan rumah tangga.
“Kalau tidak ada pemberitahuan, peralatan elektronik bisa rusak. Kalau ada informasi sebelumnya, kami bisa menyiapkan air dan kebutuhan lainnya,” katanya.
Kekesalan serupa dirasakan Ima (23), warga Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara. Dalam catatannya, listrik di rumahnya padam pada 10 Juni selama empat jam dan kembali terjadi pada 17 Juni selama hampir tiga jam.
“Pertama mati dari pukul 07.30 sampai 11.30 WIB. Yang kedua dari pukul 14.40 sampai 17.20 WIB,” ujarnya.
Sebagai ibu rumah tangga, ia mengaku aktivitas sehari-hari terganggu akibat pemadaman yang terus berulang.
“Kalau terus seperti ini, saya khawatir barang elektronik di rumah ikut rusak,” katanya.
Situasi tersebut membuat Pemerintah Kota Bekasi ikut bersiaga. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meminta seluruh perangkat daerah mengantisipasi dampak pemadaman agar pelayanan publik tetap berjalan normal.
“Yang paling penting adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Tri.
Tidak hanya rumah tangga, dunia usaha juga mulai merasakan dampaknya. Kalangan industri khawatir pemadaman listrik akan mengganggu proses produksi dan menimbulkan kerugian dalam jumlah besar.
Ketua APINDO Kabupaten Bekasi, M. Yusuf Wibisono, mengatakan pihaknya tengah mendata perusahaan yang terdampak pemadaman. Menurut dia, industri membutuhkan kepastian pasokan listrik karena jadwal produksi telah disusun jauh hari sebelumnya.
“Kami meminta PLN memberikan informasi lebih awal jika memang akan dilakukan pemadaman. Perusahaan membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian operasional,” katanya kepada Radar Bekasi.
Menurut Yusuf, kawasan industri seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam kebijakan pemadaman bergilir karena dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi.
Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berasal dari berhentinya produksi, tetapi juga potensi produk cacat, terganggunya rantai pasok, bertambahnya jam kerja, hingga ancaman penalti bagi perusahaan pemasok.
“Kerugiannya bisa terakumulasi dari berbagai aspek dan nilainya tidak kecil,” ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik yang terjadi belakangan bukan disebabkan kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
Menurutnya, persoalan utama berada pada aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.
“Saya minta PLN segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan sehingga tidak ada lagi pemadaman,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (21/6).
Ia menjelaskan pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan batu bara pembangkit listrik melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang nasional. Kebutuhan batu bara PLN yang mencapai sekitar 154 juta ton per tahun bahkan telah dijamin melalui penugasan produksi sebesar 180 hingga 190 juta ton.
Namun demikian, Bahlil mengakui terdapat persoalan lain yang membayangi sektor ketenagalistrikan, yakni semakin terbatasnya pasokan batu bara berkalori sedang yang banyak digunakan pembangkit listrik.
Di sisi lain, harga jual batu bara kepada PLN dinilai kurang menarik bagi perusahaan tambang karena masih mengacu pada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 70 dolar Amerika Serikat per ton. Padahal, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 mencapai 121,83 dolar Amerika Serikat per ton.
Selisih harga yang cukup lebar itu membuat margin keuntungan perusahaan tambang semakin menipis sehingga berpotensi memengaruhi minat pemasok dalam memenuhi kebutuhan domestik.
“Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah,” ujar Bahlil.
Meski begitu, Bahlil memastikan gangguan listrik yang terjadi saat ini bukan dipicu oleh kekurangan batu bara, melainkan persoalan teknis pada sistem pembangkitan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan terdapat dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) swasta yang mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
“Ada dua pembangkit IPP yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Pulau Jawa,” katanya.
PLN saat ini telah menerjunkan tim untuk mempercepat perbaikan kedua pembangkit tersebut. Selain itu, perusahaan juga memperkuat pasokan batu bara ke sejumlah PLTU besar guna menjaga cadangan daya sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
“Saat ini proses penyaluran medium range coal atau batu bara dengan kandungan kalori menengah mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa,” ujarnya.
PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai pemadaman listrik bergilir selalu menimbulkan kerugian besar baik bagi rumah tangga maupun industri.
Menurut dia, industri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengoperasikan genset saat listrik padam, sedangkan masyarakat rumah tangga harus menghadapi berbagai gangguan aktivitas sehari-hari.
“Kalau pemadaman listrik bergilir tidak dapat segera diatasi, konsumen akan mengubah singkatan PLN menjadi Perusahaan Lilin Negara,” sindir Fahmy.
Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pasokan batu bara dalam negeri serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban DMO.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan keandalan pasokan energi dan mencegah terulangnya pemadaman listrik berskala luas di masa mendatang. (sur)
