3 hours ago
12
RADARBEKASI.ID, BEKASI — Wacana penyesuaian tarif Transjabodetabek dinilai menyimpan sejumlah risiko bagi ekosistem transportasi perkotaan dan masyarakat pengguna transportasi umum. Selain KRL dan LRT, layanan Transjabodetabek selama ini menjadi salah satu moda transportasi murah yang banyak digunakan warga Bekasi untuk beraktivitas di Jakarta.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kenaikan tarif berpotensi menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan mengurangi minat warga dari daerah penyangga, seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, untuk beralih ke transportasi publik.
“Jika formulasinya tidak tepat, kaum komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bisa kehilangan insentif ekonomi untuk beralih ke transportasi publik,” kata Djoko, Selasa (16/6).
Menurut dia, tarif flat Transjakarta sebesar Rp3.500 saat ini masih tergolong murah dibandingkan layanan transportasi sejenis di kota-kota besar lainnya. Penilaian itu didasarkan pada cakupan layanan, integrasi rute, dukungan jaringan pengumpan (feeder), serta efisiensi waktu tempuh.
Di sisi lain, penyesuaian tarif dinilai dapat mengurangi beban subsidi transportasi dalam APBD. Ruang fiskal yang tersedia kemudian bisa dialihkan untuk program prioritas lain, sekaligus memberi keleluasaan bagi operator dalam mengembangkan investasi jangka panjang.
Djoko menilai tarif Transjakarta maupun Transjabodetabek pada kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000 masih relatif kompetitif jika dibandingkan dengan moda transportasi lain seperti KRL yang tarifnya berkisar Rp3.000 hingga Rp6.000 untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh.
Menurut dia, penyesuaian tarif memiliki sejumlah keuntungan, antara lain memperkuat fiskal daerah, menjaga keberlanjutan investasi, dan meningkatkan kualitas layanan. Namun, kebijakan itu juga berisiko menekan daya beli masyarakat, mendorong pengguna kembali menggunakan kendaraan pribadi, serta menimbulkan tantangan dalam integrasi jaringan transportasi aglomerasi.
Untuk layanan Transjakarta, Djoko menilai penyesuaian tarif lebih mudah dilakukan karena terdapat 15 kelompok masyarakat yang masih mendapatkan layanan gratis, termasuk pelajar dan buruh ber-KTP tertentu. Adapun untuk Transjabodetabek, ia mendorong pemerintah daerah di wilayah penyangga ikut terlibat dalam skema pembiayaan dan integrasi layanan.
“Saat ini sedang disusun bagaimana satu kali bayar bisa sampai ke Kota Jakarta. Berarti mereka menyiapkan feeder-feedernya dari kawasan perumahan menuju halte atau tempat pemberhentian disepanjang rute Transjabodetabek,” ungkapnya.
Ia menambahkan, integrasi tarif menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung sistem transportasi Jabodetabek sebagai kawasan aglomerasi. Saat ini, menurut dia, baru sekitar 10 persen kawasan perumahan yang terlayani angkutan umum.
Menurutnya, penyesuaian tarif Rp5 sampai Rp6 ribu untuk Transjabodetabek relatif sesuai.
“Masuk akal, KRL juga segitu kan? Rp3 ribu sampai Rp6 ribu,” tambahnya.
Saat ini terdapat sedikitnya lima rute Transjabodetabek yang melayani warga Bekasi, termasuk satu rute yang menjangkau wilayah Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto sempat langsung berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung perihal informasi kenaikan tarif. Ia menyebut informasi yang berkembang perihal pencabutan subsidi tidak sepenuhnya benar.
Menurutnya, penyesuaian tarif Transjabodetabek masih dikaji oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Ia meyakini Gubernur Jakarta akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan moda transportasi massal untuk menekan angka kemacetan hingga kondisi ekonomi.
“Oleh karena itu pak gubernur menyatakan bahwa masih dihitung antara Rp5 ribu sampai Rp6 ribu,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan kesiapan Pemkot untuk berbagi tugas dalam perawatan halte yang ada di Kota Bekasi.
“InsyaAllah nanti saya sudah meminta ke kepala dinas perhubungan untuk kemudian menyiapkan konsepnya, dan tentu kan harus melalui proses penganggaran,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengajak para pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kota Bekasi.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menyampaikan Komisi II terus membahas pembangunan di sektor perhubungan, guna mendukung transportasi massal. Dalam rencana strategis Pemkot Bekasi, salah satunya memuat penyediaan layanan transportasi massal.
“Pemkot dalam rencana strategis transportasi massal itu sudah ada, berkaitan dengan Feeder bus Transjakarta, termasuk LRT, MRT, tinggal dikolaborasikan kemudian regulasinya diperkuat,” ungkapnya. Ia menegaskan, masyarakat Kota Bekasi menginginkan transportasi yang murah dan nyaman. (sur)
