Plt Bupati Bekasi Monitoring Musrenbang Kecamatan Cikarang Utara, Tekankan Rencana Kerja Berdasar Kebutuhan Masyarakat

2 hours ago 4

Beranda Cikarang Plt Bupati Bekasi Monitoring Musrenbang Kecamatan Cikarang Utara, Tekankan Rencana Kerja Berdasar Kebutuhan Masyarakat

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menghadiri monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Cikarang Utara, di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Utara, Rabu (4/2).

Dalam sambutannya, Plt. Bupati menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar formalitas tahunan. Forum ini merupakan ruang strategis untuk menajamkan, menyelaraskan, dan menyepakati berbagai usulan pembangunan dari desa dan kelurahan.

Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan, yakni penetapan usulan prioritas pembangunan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan, pembahasan kegiatan prioritas kecamatan yang belum tercakup dalam usulan desa, serta pengelompokan usulan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Bekasi.

Seluruh hasil pembahasan kemudian dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Bekasi.

“Oleh karena itu, forum ini harus dimanfaatkan secara optimal. Rencana kerja (renja) yang kita susun harus tepat sasaran, realistis, dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Plt. Bupati Bekasi juga memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan tema pembangunan Tahun 2027, yakni “Infrastruktur Berkeadilan untuk Konektivitas, Pelayanan Berkualitas, dan Ekonomi Berkelanjutan.” Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya masif, tetapi juga merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

“Infrastruktur bukan sekadar membangun fisik, tetapi bagaimana infrastruktur itu menghadirkan keadilan, memperkuat layanan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan lima prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Prioritas tersebut meliputi penguatan perekonomian inklusif yang berdaya saing dan tangguh berbasis sektor unggulan daerah; pembangunan berketahanan dan berkelanjutan berbasis tata ruang, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup; pemenuhan pelayanan dasar serta infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkeadilan; percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya maju dan berdaya saing; serta penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan publik yang inovatif.

“Saya berharap usulan yang masuk benar-benar fokus dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Kecamatan sebagai verifikator harus melakukan pemilahan secara cermat dan sesuai ketentuan,” terangnya.

Dalam aspek teknis perencanaan, Plt. Bupati Bekasi mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem perencanaan nasional terintegrasi. Oleh karena itu, seluruh tahapan verifikasi dan penginputan usulan harus dilakukan tepat waktu sesuai jadwal dan pedoman yang telah ditetapkan.

“SIPD menjadi instrumen penting untuk memastikan perencanaan pembangunan kita lebih tertib, terintegrasi, dan akuntabel,” katanya.

Selain membahas perencanaan pembangunan, Plt. Bupati Bekasi juga menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan serius dan berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan banjir harus terus diperkuat secara berkelanjutan, tidak hanya melalui intervensi pemerintah, tetapi juga melalui peran aktif masyarakat.

Berdasarkan data per 28 Januari 2026, tercatat sebanyak 4.488 warga dari 1.122 kepala keluarga sempat mengungsi akibat banjir. Plt. Bupati Bekasi berharap angka tersebut dapat ditekan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan

“Upaya pencegahan banjir tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membangun di bantaran sungai, rutin membersihkan saluran air, serta mulai memilah sampah dari rumah tangga adalah kunci,” ujarnya.

Asep juga mengajak seluruh peserta Musrenbang Kecamatan untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan tidak ragu menyampaikan permasalahan wilayah masing-masing secara terbuka dan konstruktif. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa usulan yang disepakati benar-benar bersifat prioritas dan mendesak, tidak tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lain, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Kita harus membangun dengan semangat kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan,” ujarnya.(and/*)

Read Entire Article