PGM Indonesia Jabar Kawal Hasil Aksi Guru Madrasah, Ini Poin Tuntutan yang Sudah Direspons dan Belum Direalisasikan DPR-Kemenag 

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua PGM Indonesia Jawa Barat, Hasbulloh, menggelar pertemuan penting pada Sabtu (7/3) bersama Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, Dudu Rohman, dan Kabid Madrasah, Usep S beserta jajarannya.

Pertemuan para pengurus DPW PGM Indonesia Jawa Barat ini bertujuan memperkuat kemitraan untuk mewujudkan madrasah unggul dan berprestasi, sekaligus menindaklanjuti aspirasi guru madrasah dari aksi dan audiensi nasional pada 11 Februari 2026.

“Peran Perkumpulan Guru Madrasah (PGM Indonesia) adalah menjadi jembatan aspirasi guru madrasah. Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada guru yang mengabdikan diri puluhan tahun di madrasah,” ujar Hasbulloh.

Mendorong Percepatan Sertifikasi Guru

Berdasarkan data terbaru pada awal Maret 2026, pemerintah mulai melakukan percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta pencairan tunjangan bagi guru bersertifikat. Dari total sekitar 117 ribu guru madrasah swasta dan negeri di Jawa Barat, sebanyak 42 ribu guru telah memiliki sertifikat pendidik, sementara sekitar 72 ribu lainnya masih dalam proses.

“Lumayan ada kemajuan, tapi tugas kita belum selesai. Kami mendorong percepatan sertifikasi agar semua guru madrasah mendapat haknya,” jelas Hasbulloh.

Ia menambahkan, PGM terus mendorong Kemenag dan DPR untuk menambah anggaran PPG agar antrean sertifikasi yang mencapai ratusan ribu guru bisa selesai lebih cepat melalui kebijakan afirmasi.

Aspirasi Mendesak Guru Madrasah Swasta

PGM Indonesia menyampaikan sejumlah aspirasi penting bagi guru madrasah swasta. Di antaranya adalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui skema afirmasi bagi guru RA dan madrasah swasta yang telah lama mengabdi, penyusunan regulasi khusus PPPK agar guru dapat tetap mengajar di madrasah asalnya, serta penerbitan instruksi atau peraturan presiden terkait peningkatan kesejahteraan guru RA dan madrasah swasta.

Aspirasi lainnya meliputi penambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) agar besaran dan pembayarannya setara serta rutin, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis digital seperti televisi, smartphone, dan papan tulis digital, serta pembayaran TPG secara rutin bagi guru non-ASN agar mereka dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mengajar tanpa terbebani persoalan administrasi keuangan.

“Ini penting agar guru swasta bisa fokus mengajar tanpa khawatir masalah administrasi keuangan,” tegas Hasbulloh.

Respons DPR RI dan Kemenag RI

Sejumlah aspirasi tersebut mendapat respons positif dari pimpinan DPR RI dan Komisi VIII. DPR menyambut baik aksi damai serta aspirasi guru madrasah, dan mendorong panitia kerja DPR untuk mempercepat penyelesaian persoalan kesejahteraan guru RA dan madrasah swasta.

Aspirasi terkait PPPK dan kesejahteraan guru juga akan disampaikan langsung kepada Presiden RI. Selain itu, DPR berencana memanggil tiga kementerian terkait, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian PAN-RB untuk membahas solusi konkret.

Sementara itu, Kementerian Agama RI menjanjikan sejumlah langkah, antara lain membuka kuota PPPK sebanyak 630 ribu bagi guru dan tenaga kependidikan RA serta madrasah swasta, menjamin pembayaran TPG secara rutin setiap awal bulan sesuai aturan dan petunjuk teknis bagi guru ASN, serta menyediakan sarana, prasarana, dan media pembelajaran digital sesuai kebutuhan madrasah.

“Kami akan terus mengawal agar semua kebijakan pemerintah terealisasi secepatnya, demi kesejahteraan guru madrasah. Perjuangan kami bukan hanya soal sertifikasi atau tunjangan, tapi pengakuan atas dedikasi guru yang mendidik generasi bangsa,” tegas Habulloh. (*)