4 hours ago
8
RADARBEKASI.ID, DEPOK – Sejumlah program strategis pemerintah yang belakangan menjadi sorotan publik dinilai belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan masyarakat.
Hal itu tercermin dari hasil polling yang dilakukan Indo Satu Media Grup melalui platform Instagram dan TikTok yang menunjukkan tingginya tingkat skeptisisme publik terhadap berbagai isu, mulai dari kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), transparansi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga respons pemerintah terhadap aksi demonstrasi mahasiswa.
Dalam polling tersebut, mayoritas responden menilai langkah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi di BGN memang perlu diapresiasi.
Namun, publik masih meragukan efektivitas upaya tersebut dalam mencegah praktik korupsi serupa di masa mendatang. Di saat yang sama, banyak responden menilai pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan memperbaiki tata kelola sejumlah program unggulan agar kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih.
Hasil polling juga memperlihatkan adanya dukungan publik terhadap aksi demonstrasi mahasiswa yang belakangan mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah. Menanggapi temuan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono, menilai demonstrasi merupakan indikator penting yang tidak boleh diabaikan pemerintah.
Menurutnya, ketika kritik telah berkembang menjadi aksi massa dengan skala besar, pemerintah perlu melihatnya sebagai sinyal adanya persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang harus dihormati. Ketika mahasiswa turun ke jalan dalam jumlah besar, itu menunjukkan adanya aspirasi yang ingin didengar. Pemerintah tidak boleh menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sepele,” ujar dia kepada Harian Radar Depok, Minggu (21/6).
Vishnu mengatakan, berbagai aksi kritik yang muncul dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Menurutnya, respons pemerintah terhadap kritik akan menentukan apakah persoalan tersebut dapat diselesaikan atau justru berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih luas.
“Kalau kritik itu direspons dengan baik dan diikuti perbaikan kebijakan, tentu akan berdampak positif. Tetapi jika diabaikan, yang dikhawatirkan adalah muncul akumulasi ketidakpuasan yang semakin besar di masyarakat,” katanya.
Ia menyoroti kasus hukum yang menjerat pimpinan BGN sebagai salah satu faktor yang memengaruhi persepsi publik terhadap Program MBG, yang selama ini menjadi program unggulan pemerintah.
Menurut Vishnu, publik wajar mempertanyakan tata kelola program ketika pejabat yang berada di lingkaran pelaksana justru tersandung kasus hukum.
“Program ini merupakan salah satu program prioritas dengan anggaran yang sangat besar. Ketika pimpinan lembaga yang menjalankan program tersebut justru ditangkap dalam kasus korupsi, tentu masyarakat akan mempertanyakan sistem pengawasan dan tata kelolanya,” jelas dia.
Lebih lanjut, Vishnu menilai hasil polling Radar Depok mencerminkan persepsi yang berkembang terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Kelompok ini dinilai semakin kritis dalam menilai kebijakan pemerintah dan tidak hanya melihat niat baik sebuah program, tetapi juga menuntut integritas serta kompetensi para pelaksananya.
Menurutnya, kerja keras pemerintah dalam meluncurkan berbagai program belum cukup apabila tidak diiringi dengan kualitas tata kelola yang baik. Sebab, kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui narasi, melainkan melalui hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Presiden mungkin memiliki komitmen kuat terhadap program-program unggulan. Namun kepercayaan publik juga sangat ditentukan oleh integritas dan kapasitas para pejabat yang menjalankannya. Ketika terjadi kasus korupsi atau persoalan tata kelola, maka yang terdampak bukan hanya lembaga terkait, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah secara keseluruhan,” ungkap dia.
Vishnu mengingatkan bahwa pemerintah perlu mewaspadai munculnya krisis kepercayaan publik apabila berbagai kritik yang berkembang saat ini tidak segera ditangani secara serius.
Menurutnya, yang paling berbahaya bukanlah satu kritik atau satu demonstrasi, melainkan akumulasi berbagai persoalan yang pada akhirnya membentuk persepsi bahwa pemerintah gagal menjawab harapan masyarakat.
“Jangan sampai terjadi akumulasi ketidakpuasan yang kemudian berkembang menjadi ketidakpercayaan secara luas. Pemerintah mana pun tentu tidak ingin muncul persepsi bahwa program-program yang dijalankan tidak berhasil atau tidak membawa manfaat bagi masyarakat,” kata dia.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk fokus melakukan perbaikan konkret pada program-program yang menjadi sorotan publik. Perbaikan tersebut, lanjutnya, harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, penguatan pengawasan, serta penindakan tegas terhadap praktik korupsi.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bukti nyata. Tata kelola harus diperbaiki, pengawasan diperketat, dan manfaat program harus benar-benar dirasakan. Dengan begitu, kepercayaan publik bisa kembali dibangun,” tegas dia. (ana)
