5 days ago
12
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bahan pokok murah menjadi harapan utama masyarakat Kota Bekasi terhadap pemerintahan yang baru. Tingginya harapan terhadap harga bahan pokok yang terjangkau menjadi pekerjaan utama bagi wali kota dan wakil wali kota yang terpilih nantinya.
Strategi jitu harus disusun dengan baik dan dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Sedangkan, Kota Bekasi bukan daerah penghasil ragam bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat terutama hasil pertanian, kewenangan untuk menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) pun ada di pemerintah pusat.
Sepanjang 2024, komoditas bahan pokok hampir selalu menjadi faktor utama penyumbang inflasi. Pada periode tertentu, biaya pendidikan juga berkontribusi pada naiknya tingkat inflasi.
Harapan tinggi masyarakat ini terpotret dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), yang menempatkan harga bahan pokok murah sebagai prioritas utama setelah lapangan pekerjaan dan beasiswa pendidikan tinggi.
Sebanyak 41,38 persen responden menginginkan harga bahan pokok yang lebih murah, diikuti oleh lapangan pekerjaan 15,38 persen, dan beasiswa pendidikan tinggi 8,13 persen.
“Yang pertama bahan pokok murah, ini menjadi primadona di semua kabupaten kota yang disurvei oleh LS Vinus,” kata analis LS Vinus, Rizky Ry.
Tiga besar harapan masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih saling berkaitan, di mana isu penurunan daya beli masyarakat saat ini menjadi perhatian penting banyak pihak. Lapangan kerja yang semakin sempit membutuhkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk dapat bersaing.
BACA JUGA: Tri Adhianto-Harris Bobihoe Pikat Dukungan Lintas Partai Jelang Pencoblosan
Selain itu, harapan untuk harga bahan pokok yang murah juga sangat dinantikan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Bekasi.
Salah satunya pelaku usaha Warung Tegal (Warteg) di Bekasi, Tafsir Qosim. Menurutnya, harga bahan pokok yang terjangkau dapat membantu menyeimbangkan harga jual produk makanan yang dijualnya, di tengah daya beli masyarakat yang cenderung menurun.
“Berkurangnya daya beli itu kan karena faktor harga jual yang tinggi dan lain sebagainya. Makanya kalau memang bisa menjaga kestabilan harga bahan baku ya mungkin bisa mengimbangi harga penjualan,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan utama saat ini adalah penurunan daya beli masyarakat. Harga bahan baku yang murah akan menjadi solusi bagi pelaku usaha seperti dirinya.
Selain menjaga kestabilan harga bahan pokok, Wasekjen Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (HIPWIN) ini juga berharap pelaku UMKM dilibatkan dalam setiap program pemerintah yang akan datang, terlebih di tengah lesunya daya beli masyarakat.
Tercatat ada sekitar 500 pelaku usaha Warteg di Bekasi yang menjadi anggota HIPWIN dan jumlah pelaku usaha lainnya diperkirakan mencapai ribuan.
“Teman-teman Warteg ya itu masalah bahan baku, kalau bisa dijaga kestabilannya,” tambahnya.
Kota Bekasi kini telah bertransformasi menjadi masyarakat industri. Ketersediaan bahan pokok, lapangan pekerjaan, pertumbuhan UMKM, hingga iklim investasi adalah aspek yang harus dijaga oleh pemerintah dan kepala daerah.
Sebagai kota industri, pendapatan masyarakat sangat bergantung pada daya serap perusahaan, baik manufaktur maupun jasa. Selain itu, pertumbuhan UMKM, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sangat dibutuhkan Kota Bekasi untuk menyerap tenaga kerja dan menjaga daya beli.
“Sebetulnya karena ini segmennya industri, dia membutuhkan UMKM yang banyak. Menurut saya calon kepala daerah yang bagus itu yang bisa memberi stimulus kepada UMKM supaya daya belinya ada,” ungkap Pengamat Ekonomi STIE Mulia Pratama, Andi Muhammad Sadli.
Stimulus tersebut diantaranya bisa diberikan dalam bentuk keringanan kredit. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas UMKM agar dapat memenuhi bahan baku di sektor industri, dilakukan lewat penggunaan komponen bahan baku dalam negeri.
“Itu kan bisa mengungkit sektor tenaga kerja kita. Industri-industri besar ini harus punya ketergantungan kepada industri kecil atau UMKM,” ucapnya.
Namun, perlu dipastikan produk yang dihasilkan UMKM menuju standar industri besar. Upaya ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik, agar tak tergerus oleh kompetisi dunia bisnis yang semakin sengit.
Dalam meningkatkan SDM tersebut, pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan industri dan perguruan tinggi. Pendidikan bagi SDM di Kota Bekasi harus benar-benar disiapkan untuk terjun ke dunia kerja maupun wirausaha.
Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah daerah mesti menjamin rantai pasok, bisa dilakukan lewat kerjasama dengan daerah penghasil. Kelangkaan bahan pokok di pasar akan memicu lonjakan harga.
“Tidak boleh ada penimbunan, saya kira pemerintah daerah atau calon kepala daerah ini mesti konsen kesitu. Pemerintah harus bisa menjamin rantai pasok, karena itu kewajiban pemerintah,” tambahnya. (sur)
